Pertemuan Pastores KAP Bahas Study Tentang Perkawinan dan Tribunal di Tinjau dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) dan Reksa Pastoral

Pertemuan para imam se-Keuskupan Agung Pontianak atau biasa disebut Pertemuan Pastores, berlangsung tanggal 24-27 Juli 2018, bertempat di Wisma Emaus-Nyarumkop.

Di hari Pertama usai misa pembukaan, Uskup Agung Pontianak, Mgr. Agsutinus Agus mengawali pertemuan yang diikuti oleh 65 imam yang berkarya di Keuskupan Agung Pontianak, dengan ajakan refleksi bersama berkaitan dengan “Study tentang perkawinan dan tribunal di tinjau dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) dan Reksa Pastoral.

“Tidak semua kasus perkawinan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke Tribunal segera dikabulkan oleh Pastor Paroki. Artinya apa? Pastor Paroki hendaknya hati-hati, bijaksana.,” ucap Mgr. Agus

Ibu Noberta Yati Lantok dari Tribunal Keuskupan Agung Pontianak bicara soal buku Tribunal Perkawinan Gerejawi yang ditulisnya

Mgr. Agus menegaskan , dalam segala perkara, prinsip pertama dan utama yang harus dipegang Pastor Paroki adalah peradilan formal harus dihindari. Proses peradilan formal di Tribunal hanya merupakan upaya terakhir, setelah segala upaya pastoral ditempuh.

Sementara pada presentasi hari kedua di sesi Tribunal, Vikaris Yudisial, Pastor Pius Barces, CP mengatakan Tribunal perkawinan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Gereja lokal karena merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan pastoral bagi umat beriman di keuskupan yang mengalami persoalan hukum dalam hidup perkawinan mereka.

“Harapannya mereka yang mengalami persoalan hukum dalam hidup perkawinan mendapatkan solusi yuridis yang memungkinkan mereka mendapatkan haknya sebagai warga Gereja,” tandas Pastor Barces.

Dikatakan Pastor Barces, segala sengketa, kasus-kasus perkawinan di dalam Paroki, hendaknya Pastor Paroki mengadakan upaya pastoral dengan berusaha untuk berdamai (rujuk, rekonsiliasi) antara kedua pihak yang bersengketa. Jika masih ada kemungkinan untuk berdamai Pastor Paroki tidak perlu mengabulkan permohonan itu ke Tribunal.

“Usaha pastoral rekonsiliasi antara pihak yang bertikai, dari keluarga kristiani di wilayah Pastor berkarya merupakan bagian penting dan utama dari Pastoral Perkawinan. Upaya itu dituntut oleh hukum sendiri dalam kanon,” ujarnya.

Tribunal (Pengadilan Gerejawi) adalah suatu lembaga peradilan dalam Gereja Katolik yang pembentukan dan pelaksanaannya seluruhnya diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 khususnya Kanon 1400-1752.

Untuk lebih memahami bagaimana dan seperti apa kasus perkawinan yang dapat diproses oleh Tribunal, Tribunal Keuskupan Agung Pontianak telah menerbitkan buku Tribunal Perkawinan Gerejawi.  Isi buku Tribunal ini juga membahas mengenai tugas dan fungsi Tribunal serta proses penanganan kasus-kasus perkawinan dalam gereja Katolik.

Paul/Semz –  Komsos KAP

Tinggalkan Balasan