MENYEBARKAN KEDAMAIAN DI TAHUN POLITIK

Politik untuk memajukan kesejahteraan umum dan Pilkada untuk memilih pemimpin masyarakat yang mengayomi semua golongan. Pesta demokrasi bukan untuk memilih pemimpin agama atau suku. Karena itu kampanye di media sosial, jika disalahgunakan akan menjadi salah satu faktor penyulut demokrasi yang liberal (suka-suka), bukan demokrasi ala Pancasila.`

Forum Diskusi group dan deklarasi damai Keuskupan Agung Pontianak menggagas diskusi panel  pada 27 Maret 2018 di Rumah Retret Immaculata yang menghadirkan pembicara : Dr. William Chang, OFMCap, Dr. Ismail Ruslan, Kombes Pol Mujiono. S.I.K , dan Krisantus Heru Siswanto.

Hadir dalam diskusi tersebut para pastor, suster, bruder, dan awam Katolik.

foto bersama : P. Pius Barces, P. William Chang, Mgr. Agustinus Agus, Irjen Pol Drs. Didi Haryono, ISMAIL rUSLAN, DAN kOMBES pOL mUJIONO

Dr. William Chang, OFMCap, tampil pertama membawakan materi mengenai : Tantangan dan Harapan Gereja pada Kontestasi Pilkada Tahun 2018

Sebelum menyampaikan point-point penting menyangkut tantangan dan harapan Gereja pada kontestasi Pilkada tahun 2018, lebih dahulu William Chang,OFMCap menyinggung soal ensiklik Pacem In Terris yaitu: ‘damai di atas permukaan bumi’. Kalimat ini menegaskan pemahaman Gereja Katolik tentang bagaimana perdamaian dapat tercipta di dunia.

“Setiap pribadi menurut ensiklik Pacem In Terris memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kodratnya untuk terutama ambil bagian pada masalah-masalah umum dan memberikan sumbangan untuk kesejahteraan bersama,” jelas William Chang.

Kata William Chang, dari ensiklik ini kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh tidak, mesti ambil bagian sekaligus mendukung kesejahteraan bersama.

Konsili Vatikan II tahun 1965, lewat konstitusi pastoral gereja dalam dunia modern dikeluarkan Gaudium et Spes no. 75 yang menyatakan bahwa demokrasi dan hak-hak azasi manusia selalu terpaut.

“Jadi kalau kita bicara soal demokrasi maka akan selalu terpaut dengan masalah hak-hak azasi manusia,” tegas William Chang.

Sesuai dengan kodrat manusia, tatanan-tatanan yuridis dan hukum seharusnya mengusahakan kesempatan bagi semua warga untuk ambil bagian secara bebas dan aktif berperanserta baik dalam menetapkan dasar-dasar hukum bagi negara, dalam menentukan sistim pemerintahan negara, dan bidang-bidang serta sasaran pelbagai lembaganya, maupun dalam pemilihan pejabat pemerintah.

“Dalam kaitannya dengan pemilukada, jelas bahwa semua warganegara menyadari hak dan kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum,” tutur William Chang.

Menurut William Chang, pemisahan antara negara dan Gereja tidak mengharuskan pemisahan antara iman kepercayaan dengan tindakan politik (prinsip-prinsip moral dan pilihan-pilihan politik), namun melindungi hak kaum beriman dan kelompok religius untuk menjalankan iman mereka dan bertindak menurut nilai-nilai dalam hidup publik.

Terkait dengan pesta demokrasi di Kalbar 2018, William Chang melihat beberapa tantangan, antara lain: pendidikan politik yang belum optimal karena situasi pendidikan dan sosial ekonomi saat ini.

“Proses pembinaan dan pendidikan politik di seluruh tanah air masih harus  didongkrak terus demi memajukan kesejahteraan bersama,” tegas William Chang.

Tantangan berikut adalah akurasi perhitungan data dan pembagian kartu pemilih yang semestinya. “Jadi jangan sampai ada yang tidak dapat,” tandas William Chang.

Selain dua hal di atas, tantangan yang tak kalah penting yaitu terkait sistem kontrol dalam perhitungan suara yang faktual dan politik uang yang akan mendatang malapetaka politik, ekonomi dan sosial.

“Ditambah lagi sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang masih harus diolah secara mendalam,” kata William Chang.

Untuk harapan, William mengatakan memilih pemimpin yang tepat dan sesuai harapan sebagai pembawa kemajuan semua bidang, bukan hanya satu bidang, bukan hanya satu golongan tetapi untuk semua golongan.

“Dimana ada ketidakadilan sosial maka di situ akan muncul riak-riak konflik dan ketidaktenangan,” tandas William Chang.

Hal lain, menurut William Chang, perlu adanya perbaikan-perbaikan sosial, ekonomi, politik, agama dan kebudayaan dan secara bertanggung jawab menggunakan hak suara, serta memberikan suara berdasarkan hati nurani yang sehat dan benar.

Pemateri kedua, Dr. Ismail Ruslan (Ketua FKUB Kalbar) menyampaikan materi tentang : Optimalisasi Peran FKUB menciptakan Kerukunan Umat Beriman di Kalbar pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018.

Ketua FKUB Kalbar, Dr. Ismail Ruslan, bertekad memperkuat peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menghadapi tahun politik 2018 – 2019 mendatang.

“Tokoh Agama dan pemimpin agama memiliki peran strategis menyebarkan kedamaian menghadapi tahun politik, sehingga FKUB perlu kita perkuat,” kata Ismail Ruslan.

Ismail Ruslan mengatakan, tahun politik sangat rawan dengan isu-isu SARA yang dapat berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama yang perlu dicegah oleh semua pihak.

“Jika komunikasi dan silaturahmi terjalin dengan baik, saya yakin bagaimana dan apa pun isu dan masalah dapat diselesaikan bersama,” kata Ismail Ruslan.

Dirinya mengimbau kepada seluruh tokoh agama, pemimpin umat dan para ustad untuk tidak terpengaruh pada politik yang dapat merusak kerukunan.

Ditegaskan Ismail Ruslan, politik dan agama tidak bisa dicampur-adukan, sebab yang akan dipilih pada Pemilu bukanlah pemimpin agama atau pun pemimpin suku.

“Yang kita pilih pada Pemilu itu seorang pemimpin yang dapat mengayomi kerukunan umat beragama, tanpa memandang suku dan agama,” tegas Ismail Ruslan.

Meskipun demikian, Ismail Ruslan yakin masyarakat Kalbar adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan dan rasa kekeluargaan dan masyarakat Kalbar tidak akan mudah terprovokasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Selanjutnya Kombes Pol Mujiono. S.I.K tampil sebagai pembicara ketiga. Direktur Binmas Polda Kalbar ini membawakan materi terkait “Perkiraan Kerawanan pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018”

Menurutnya, ada enam wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar) yang bakal menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Keenamnya yakni Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kayong Utara.

Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat menegaskan Kalimantan Barat termasuk daerah potensi rawan konflik saat gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang.

Dir. Binmas Polda Kalbar, Kombes Pol Mujiono menerangkan Kalbar mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Berbagai hal ditenggarai jadi latar belakang.“Ada empat indikator yang jadi rujukan Pak Kapolri sehingga Kalbar menjadi daerah rawan konflik Pilkada,” ungkapnya.

Pertama, Kalbar punya sejarah kelam panjang dari rentang tahun 1960-1970. Pada rentang tahun itu, setidaknya sudah hampir belasan konflik antar etnis terjadi.

“Meski pemicunya belum pernah terkait masalah politik. Namun, tidak menutup kemungkinan isu politik jadi pemicu konflik di 2018. Konflik-konflik yang terjadi lebih kepada permasalahan kecil yang kemudian menjadi besar ke arah SARA. Hal ini patut diwaspadai,” terangnya.

Kedua, Kalbar punya jumlah penduduk beragam baik suku dan agama atau dikenal multikultur dengan komposisi cukup seimbang. Ketiga, atmosfer panas yang terjadi di Pilkada Jakarta tahun 2017, sempat merambah wilayah Kalbar sehingga memancing mobilisasi dari masyarakat.

“Ini terkait politik identitas, politik yang menggiring identitas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Keempat, melihat penggunaan media sosial yang tidak sehat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dimana pesan-pesan ujaran kebencian cukup luar biasa berseliweran,” jelasnya.

Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Polda Kalbar diantaranya merangkul tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda, partai politik dan unsur-unsur lain untuk berkontribusi sukseskan pilkada. Sinergisitas antara pihak penyelenggara pemilu juga sudah dibangun sebagai rangkaian kegiatan cipta kondisi.

“Semua harus berupaya mewujudkan pemilu damai,” ucapnya.

Untuk itu diperlukan jaminan agar Pilkada yang berlangsung adalah pilkada berkualitas. Pilkada harus berjalan sesuai standar prinsip yang diterima secara universal.

Pembicara terakhir yaitu Krisantus Heru Siswanto (Akademisi Bidang Politik). Bicara mengenai Kampanye di Media Sosial.

Situasi kebangsaan dan keberagaman kita saat ini benar-benar mendapat ujian yang sangat berat. Kerenggangan relasi sosial masih menganga karena banyak residu konflik yang belum terselesaikan. Bahkan beragam rumor, provokasi, dan propaganda dari berbagai kalangan mewarnai situasi kebangsaan kita yang diakui atau tidak kadang dipotret oleh media massa secara diskriminan.

Tambah lagi nitizen di media sosial banyak didominasi oleh ajaran hoax dan sentimen anti kebangsaan.

Dengan adanya media sosial, pembahasan isu-isu yang seharusnya dibicarakan pada ranah privat, gampang tersebar. Dampaknya pun ada banyak ujaran kebencian merajarela dan sebagian menjadi saluran provokasi.

Di tengah kebebasan berdemokrasi, media sosial banyak dimainkan oleh berbagai kelompok kepentingan sebagai instrumen untuk memprovokasi atau mempropaganda paham mereka.

Media sosial, jika disalahgunakan akan menjadi salah satu faktor penyulut demokrasi yang liberal (suka-suka), bukan demokrasi ala Pancasila.

Paul__Komsos KAP

Tinggalkan Balasan